You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Empat Objek Pajak di Kebayoran Baru Dipasangi Tanda Tunggak
photo Erna Martiyanti - Beritajakarta.id

Empat Penunggak Pajak di Kebayoran Baru Dipasangi Stiker

Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan melakukan pemasangan stiker penunggak pajak terhadap empat objek pajak di wilayahnya.

Sampai dengan 1 Agustus 2018, sudah 10 penunggak pajak yang telah melakukan pembayaran

Empat objek pajak yang dipasangi stiker penunggak pajak terdiri dari satu restoran dan tiga reklame.

Kepala UPPRD Kecamatan Kebayoran Baru, Yati Rochyati mengatakan, di wilayahnya semula ada 14 penunggak pajak. Namun 10 di antaranya telah membayarkan pajaknya. Sehingga hanya tinggal empat objek pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya.

Razia Pajak Kendaraan di Jaktim Hasilkan Rp 35,3 Juta

"Sampai dengan 1 Agustus 2018, sudah 10 penunggak pajak yang telah melakukan pembayaran dengan total bayar sebesar Rp 909,6 juta," ujarnya, Rabu (1/8).

Ia mengungkapkan, tindakan tegas ini dilakukan untuk meningkatkan target penerimaan pajak DKI dari semula Rp 35,23 triliun pada 2017 menjadi Rp 38,8 triliun tahun ini.

"Potensi penerimaan pajak dari tunggakan pajak cukup signifikan sehingga dapat sangat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah," katanya.

Yati menambahkan, pemasangan stiker penunggak pajak dilakukan untuk mendorong kesadaran para Wajib Pajak (WP) agar memenuhi kewajiban pajaknya.

"Objek pajak yang dipasangi stiker itu adalah objek pajak yang tidak menghiraukan imbauan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12434 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1376 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1365 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1315 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1022 personBudhi Firmansyah Surapati